Kamis 9/10 para menteri pertahanan negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO melaksanakan pertemuan di Budapest, Hongaria. Agenda utama pembicaraan adalah perang untuk menumpas produksi narkoba di Afghanistan. 
Tentara jerman dan polisi afghanistan lakukan patroli bersama
Kabar baik dari Afghanistan akhirnya datang juga. Jumlah lahan penanaman bunga apiun yang menjadi bahan baku pembuatan narkotika "opium" jelas menurun. PBB menyatakan penurunan sekitar 20 persen. Produksi opium juga berkurang ringan, meski tidak dalam jumlah yang sama dengan penurunan jumlah lahan bunga apiun. Namun, ada kabar buruknya, yaitu: produksi narkoba semakin terkonsentrasi di markas-markas besar Taliban. Para pejuang Taliban membiayai perang melawan pasukan perlindungan internasional ISAF yang dipimpin NATO dengan uang jutaan hasil penjualan narkoba. Karena itulah Amerika Serikat ingin meningkatkan upaya membrangus tempat produksi narkoba dan penyelundupannya. Menteri Pertahanan AS Robert Gates mengatakan, jika pasukan ISAF dapat memerangi penguasa perdagangan narkoba, menghancurkan laboratoriumnya dan dengan begitu menghentikan aliran uang bagi Taliban, maka upaya ini merupakan langkah legitim atau yang dapat dibenarkan.
Menurut Jerman, ini memang langkah yang legitim, tapi secara politik bukan kebijakan yang cerdik. Tapi tampaknya Jerman dalam hal ini jelas kelihatan berada di posisi minoritas. Pemerintah Jerman menentang keterlibatan pasukan ISAF dalam perang antinarkoba. Jerman berpendapat bahwa penumpasan produksi opium dan penyeludupannya merupakan tugas aparat keamanan Afghanistan. Jika tidak, semua langkah lainnya merupakan kemunduran. Demikian menurut pemerintah di Berlin yang lebih vokal dari negara NATO lainnya dalam tuntutan agar Afghanistan secepatnya mengambil alih tanggung jawab di negaranya sendiri. Menteri Pertahanan Jerman Franz Josef Jung mengutarakan:
"Saya pikir adalah benar bila kita di sini ikut dalam perang melawan narkoba, namun dengan aparat keamanan Afghanistan. Saya kira, ini adalah sebuah butir yang amat penting."Namun, bagi pemerintah Jerman kini semakin sulit untuk menolak desakan Amerika, juga Inggris dan Belanda. Pasalnya, selain sekutu di NATO, Afghanistan ingin dukungan pasukan ISAF dalam perang antinarkoba. Demikian diserukan Menteri Luar Negeri Afghanistan Abdul Rahim Wardak dalam pertemuan para Menteri Pertahanan NATO di Budapest.
Afghanistan adalan negara yang menghasilkan sekitar 90 persen produksi opium dunia. Dan kelompok pemberontak Taliban semakin banyak meraup keuntungan dari perdagangan dengan narkoba. Beberapa tahun yang lalu, hanya bahan dasar opium yaitu bunga apiun yang ditanam di Hindukush, sedangkan pengolahannya menjadi opium dilaksanakan di luar negeri. Tapi kini keadaan sudah berubah. Sejak penguasa perdagangan narkoba mengolah sendiri opium di Hindukush, keuntungan meroket. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan, setiap tahun sedikitnya sekitar 300 juta Euro mengalir masuk ke kantong para pejuang Taliban.
Di samping itu, dalam pertemuan di Budapest, ke 26 negara anggota NATO memutuskan untuk mengirimkan sekitar tujuh kapal perang untuk menumpas bajak laut yang sedang maraknya beraksi di lepas pantai Somalia. Kapal-kapal perang itu diharapkan sampai di wilayah tersebut dalam kurun waktu dua minggu ke depan. Seperti yang diungkapkan Sekretaris Jenderal NATO Jaap de Hoop Scheffer kepada para wartawan, kapal perang NATO akan melindungi konvoi kapal memuat bahan pangan yang diperlukan warga Somalia. Dengan begitu, NATO memenuhi permintaan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon untuk mengamankan perairan lepas pantai Somalia yang saat ini amat berbahaya untuk dilewati.
Kamis, 09 Oktober 2008
@Pertemuan Menhan anggota NATO:Brantas Produksi Narkoba di Afghanistan
Rabu, 08 Oktober 2008
@BaJak Laut somaLia Sandera kapaL Ukraina
Angkatan Laut Kenya akan bergabung dengan armada internasional yang sudah bergerak. Begitu ungkap Menteri Luar Negeri Kenya, Moses Wetangula hari Rabu (08/10) usai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Somalia di ibukota Kenya, Nairobi. Keputusan itu merupakan tindak lanjut dari Resolusi 1838, yang disepakati mutlak oleh ke lima belas negara anggota Dewan Keamanan PBB di New York hari Selasa (07/10).
Resolusi yang merujuk pada ancaman terhadap perdamaian internasional dan keamanan itu, mengimbau semua negara untuk secara aktif memerangi pembajakan kapal yang kerap berlangsung di lepas pantai Somalia. Badan Maritim Internasional mencatat, tahun ini saja sudah 32 kapal asing yang disandera di lautan Hindia dan teluk Aden oleh perompak Somalia.
Di New York hari Selasa (07/10), Duta Besar Perancis untuk PBB, Jean-Maurice Ripert menegaskan kepada pers, bahwa untuk ini kekerasan juga boleh digunakan. Rabu (08/10), Menteri Luar Negeri Somalia Ali Ahmed Jama yang berada di Nairobi juga menyambut resolusi Dewan Keamanan PBB itu: “Kami sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk melawan bajak laut. Untuk itu perlu angkatan laut. Negara-negara yang berdekatan dengan lokasi kapal tersebut tidak dapat berbuat banyak, karena nyawa para kelasi kapal terancam. “
Menurut Menlu Somalia Ali Ahmed Jamal, inilah sebabnya negara-negara yang memiliki kapasitas angkatan laut belum bertindak dan tidak bersedia menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, ia menyambut keputusan Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-bangsa.Tuturnya: “Resolusi Dewan Keamanan ini memberikan otoritas untuk membasmi bajak laut di perairan kami. Karenanya dengan izin dan kerjasama kami, maka negara-negara yang memiliki angkatan laut bisa menggempur bajak laut itu.”
Selain mengerahkan angkatan lautnya, pemerintah Kenya menepis spekulasi mengenai kepemilikan kargo kapal MV Faina yang berupa perangkat militer. Kargo kapal yang dibajak oleh perompak akhir September lalu, berisi sejumlah panser dan senjata rudal. Sebelumnya sebuah laporan BBC menunjukan surat jalan untuk kargo itu yang bercapkan GOSS. Baik angkatan laut Amerika Serikat maupun pihak bajak laut, menyebutkan bahwa singkatan itu biasa digunakan untuk menunjukan pemerintahan Sudan Selatan.
Meluruskan masalah Menlu Kenya Moses Wetangula menerangkan, bahwa singkatan itu sudah digunakan selama 23 tahun sebagai tanda telah memenuhi peraturan departemen pertahanan Kenya dan karenanya berada pada surat jalan tersebut. Menlu Wetangula menegaskan, kargo itu milik pemerintah Kenya.
Kelompok bajak laut menuntut 20 juta dolar untuk pembebasan kapal dan 21 awak kapal itu. Namun Kenya menolak untuk turut dalam negosiasi yang melibatkan pihak Ukraina sebagai pemilik kapal dan pihak bajak laut. Sebaliknya menyarankan tindakan keras agar perompakan tidak berlanjut di masa depan.
Postingan
