@BaJak Laut somaLia Sandera kapaL Ukraina

Angkatan Laut Kenya akan bergabung dengan armada internasional yang sudah bergerak. Begitu ungkap Menteri Luar Negeri Kenya, Moses Wetangula hari Rabu (08/10) usai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Somalia di ibukota Kenya, Nairobi. Keputusan itu merupakan tindak lanjut dari Resolusi 1838, yang disepakati mutlak oleh ke lima belas negara anggota Dewan Keamanan PBB di New York hari Selasa (07/10).

Resolusi yang merujuk pada ancaman terhadap perdamaian internasional dan keamanan itu, mengimbau semua negara untuk secara aktif memerangi pembajakan kapal yang kerap berlangsung di lepas pantai Somalia. Badan Maritim Internasional mencatat, tahun ini saja sudah 32 kapal asing yang disandera di lautan Hindia dan teluk Aden oleh perompak Somalia.

Di New York hari Selasa (07/10), Duta Besar Perancis untuk PBB, Jean-Maurice Ripert menegaskan kepada pers, bahwa untuk ini kekerasan juga boleh digunakan. Rabu (08/10), Menteri Luar Negeri Somalia Ali Ahmed Jama yang berada di Nairobi juga menyambut resolusi Dewan Keamanan PBB itu: “Kami sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk melawan bajak laut. Untuk itu perlu angkatan laut. Negara-negara yang berdekatan dengan lokasi kapal tersebut tidak dapat berbuat banyak, karena nyawa para kelasi kapal terancam. “

Menurut Menlu Somalia Ali Ahmed Jamal, inilah sebabnya negara-negara yang memiliki kapasitas angkatan laut belum bertindak dan tidak bersedia menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, ia menyambut keputusan Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-bangsa.Tuturnya: “Resolusi Dewan Keamanan ini memberikan otoritas untuk membasmi bajak laut di perairan kami. Karenanya dengan izin dan kerjasama kami, maka negara-negara yang memiliki angkatan laut bisa menggempur bajak laut itu.”

Selain mengerahkan angkatan lautnya, pemerintah Kenya menepis spekulasi mengenai kepemilikan kargo kapal MV Faina yang berupa perangkat militer. Kargo kapal yang dibajak oleh perompak akhir September lalu, berisi sejumlah panser dan senjata rudal. Sebelumnya sebuah laporan BBC menunjukan surat jalan untuk kargo itu yang bercapkan GOSS. Baik angkatan laut Amerika Serikat maupun pihak bajak laut, menyebutkan bahwa singkatan itu biasa digunakan untuk menunjukan pemerintahan Sudan Selatan.

Meluruskan masalah Menlu Kenya Moses Wetangula menerangkan, bahwa singkatan itu sudah digunakan selama 23 tahun sebagai tanda telah memenuhi peraturan departemen pertahanan Kenya dan karenanya berada pada surat jalan tersebut. Menlu Wetangula menegaskan, kargo itu milik pemerintah Kenya.

Kelompok bajak laut menuntut 20 juta dolar untuk pembebasan kapal dan 21 awak kapal itu. Namun Kenya menolak untuk turut dalam negosiasi yang melibatkan pihak Ukraina sebagai pemilik kapal dan pihak bajak laut. Sebaliknya menyarankan tindakan keras agar perompakan tidak berlanjut di masa depan.